Administrasi Dalam Islam

MAKALAH 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

“ADMINISTRASI DALAM ISLAM”

Disusun oleh :

KELOMPOK V

Salma Salsabila

Muhammad Fadillah Akbar

Gilang Febriant Prasetiyo

Handayani

Mega Yustiana

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BANDUNG

ADMINISTRASI PUBLIK

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT dan semoga sholawat serta salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada Pak Ust. Tatang Wahyudin, M.Ag selaku dosen pangampu yang telah membantu dalam menyelasaikan tugas penyusunan makalah yang berjudul “Administrasi Dalam Islam” ini untuk menyelasaikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

Penulis masih merasa ada banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan wawasan sebagai seorang manusia biasa, untuk itu penulis meminta dan sangat terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari pembaca sekalian guna memperbaiki tulisan penulis kedepan.

Namun, penulis tetap berharap dengan disusunnya makalah ini sudah bisa memenuhi tugas dan memberikan materi yang bermanfaat bagi para pembaca sekalian sebagai salah satu referensi dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan Agama Islam jurusan Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.

Demikian, semoga bisa membawa manfaat dan perubahan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk membaca makalah ini.

Bandung, 04 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.............................................................................................................i

KATA PENGANTAR.......................................................................................ii

DAFTAR ISI...................................................................................................iii

BAB I PENDAULUAN

1.1. Latar belakang masalah..............................................................................4

1.2. Identifikasi Masalah...................................................................................5

1.3. Rumusan Masalah......................................................................................5

1.4. Tujuan.........................................................................................................5

1.5. Sistematika penulisan.................................................................................5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Admnistrasi Dalam Islam.............................................................6

2.2. Urgensi Tetib Administrasi Dalam Kehidupan.........................................9

2.3. Hikmah Dibalik Tertibnya Administrasi..................................................14

BAB III PENUTUPAN

3.1. Kesimpulan...............................................................................................17

3.2. Saran..........................................................................................................17

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Makalah dalam bidang sistem administrasi akan selalu terkait dengan bidang sosial, dan akan sangat menarik untuk disimak karena akan terkait dengan masalah politik, dan kali ini kami ingin memberikan perspektif dari sudut pandang keilmuan islam. Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial merupakan ilmu yang memperlajari secara keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi termasuk persoalan yang telah disepakati bahwa sistem administrasi telah dapat membentuk aspek yang sangat urgen dari beragam dimensi peradaban Islam. Islam memiliki sistem administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif sebagaimana yang telah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW.

Makalah dan kajian mengenai administrasi dalam Islam masih sangat minim sekali dilakukan di Indonesia. Akibatnya pengetahuan mengenai sistem administrasi islam dan penerapannya sangat terbatas sekali. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang harus diterima umat Islam bangsa Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas, yaitu tidak adanya informasi yang akurat bahwa penerapan sistem administrasi Islam ini dapat diterapkan di Indonesia.

Sebagaiamana kita ketahui bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaannya seperti pada masa kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz, hal ini tetntu sangat berkaitan erat dengan sistem administrasi yang diterapkan pada masa itu. Walaupun sistem pemerintahan yang dianut berbeda, akan tetapi penerapan sistem administrasi yang pernah dijalankan pada masa kekhalifahan dulu masih bisa diterapkan di Indonesia, guna meningkatkan kualitas administasi untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban administasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika kita lihat dan ukur kembali sistem administrasi yang ada sekarang ini, masih sangat sering sekali terjadi ketidakadilah dan ketidaktertiban dalam pelaksanaannya. Hal ini juga tentu berkaitan dengan pribadi seseorang yang menduduki staf administrasi. Dalam hubungannya, Islam sudah mengajarkan untuk bekerja dan menjalani hidup dengan berpegang teguh pada pedomannya yaitu Al-Qur’an al-Hadist. Tentu, jika hal itu dijalankan dan diterapkan akan tercipta sistem administrasi yang tertib di lingkungan masyarakat kita.

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dikemukakan sejumlah masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.Bagaimana konsep Islam dalam administrasi?

2.Apa urgensi tertibnya administrasi dalam kehidupan?

3.Apa saja hikmah di balik tertibnya administrasi?

1.3. Rumusan masalah

1. Bagaimana konsep Islam dalam administrasi?

2. Apa urgensi tertibnya administrasi dalam kehidupan?

3. Apa saja hikmah di balik tertibnya administrasi?

1.4. Tujuan makalah

Makalah ini sebetulnya disusun untuk melahirkan manfaat bagi para pembaca khususnya pada mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administasi Bandung jurusan Administrasi Publik yang sedang mempelajari mata kuliah tentang Pendidikan Agama Islam. Yang dalam hal ini untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep Islam tentang Administrasi.

1.5. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penyusunan ini mencakup tiga bab. Bab pertama menyuguhkan pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah dan analisis masalah, tujuan makalah, kegunaan, rumusan masalah, dan sistematika penulisan itu sendiri. Bab dua membahas seputar kajian pustaka memuat hal-hal sebagai berikut; apa yang telah dilakukan oleh orang lain atau peneliti lain dalam bidang yang diteliti, posisi teori peneliti yang berkenan dengan masalah yang diteliti. Bab ketiga menyajikan penafsiran peneliti berupa kesimpulan terhadap semua hasil makalah yang telah diperolehnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Administrasi dalam Islam

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Disatu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar.

Nejatullah Siddiq menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisir atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan Negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah dari sebuah Negara seperti melakukan musyawarah untuk memilih seorang pemimpin/khalifah, hablium minannas (hubungan antar manusia) baik antara sesama muslim ataupun antara muslim dengan non muslim, implementasi mekanisme zakat, ketentuan pelarangan riba dan iplementasi undang-undang hudud (hukum pidana Islam). Pentingnya peran negara dalam efektivitas implementasi prinsip syariah pada setiap sisi kehidupan juga disinggung oleh Yusuf Qordhowi dalam buku beliau yang berjudul Fiqih Daulah, dimana dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya Negara maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk di dalamnya akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan, dan peradaban, sehingga semua sektor kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni baik secara materi maupun rohani.

Managemen pemerintahan dalam pandangan Islam

1.Fungsi Negara

a)Negara berfungsi menjamin segala kebutuhan minimum rakyat. Fungsi pertama ini bermakna bahwa Negara harus menyediakan atau menjaga tingkat kecukupan kebutuhan minimum dari masyarakat.

b)Negara berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Dalam fungsi ini yang menjadi ruang lingkup kerja Negara adalah menyediakan fasilitas infrastuktur, regulasi, institusi sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya. Sehingga keilmuan yang luas dan mendalam serta menyeluruh (syamil mutakalimin) tersebut berkorelasi positif pada pelestarian dan peningkatan keimanan yang telah dimunculkan oleh poin pertama dari fungsi Negara ini.

2.Prinsip-prinsip Islam yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan

a)Prinsip Hakikat Kepemilikan pada Allah swt.

Bahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia didalamnya adalah makhluk (ciptaan) Allah SWT. Oleh karenanya hakikat kepemilikan bukan pada manusia akan tetapi milik Allah swt, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan seluruh ummat manusia. Kepemilikan manusia diakui dalam Islam sebagai bagian hasil dari jerih payah usahanya secara sah.

b)Prinsip Sumber Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar pada Kitabullah dan Sunnatu Rasulullah saw. Bila permasalahan memerlukan  ketegasan hukum yang secara langsung berkait dengan masalah tersebut tetapi belum dapat ditemukan dalam Al-Qur’an maupun as-sunnah maka dipersilakan pada manusia untuk melakukan ijtihad.  Buah ijtihad haruslah tidak bertentangan dengan syari’ah Allah swt.

c)Prinsip Musyawarah

Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut secara komprehensif dengan segala akibatnya.

d)Prinsip Maqashid Syariah

Kebijakan publik haruslah mempertimbangkan maqashid syairah.

e)Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Kebijakan publik haruslah menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi semua.

f)Prinsip  Kepemimpinan dan Kepatuhan

Bila kebijakan telah diputuskan dengan musyawarah maka wajib bagi pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu dan wajib pula bagi yang dipimpin untuk menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan itu.

g)Prinsip Pertanggungjawaban

Setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban publik harus pula dipertanggungdakwakan kepada publik karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan wewenang serta penggunaan aset yang diamanahkan  kepada pengambil kebijakan tersebut.

3.Baitul Maal, institusi islam pada masa awal

Baitul Maal adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung,  mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan ummat.

Secara umum fungsi baitul maal adalah membantu negara untuk memungut dan menampung harta yang menjadi hak masyarakat muslim dari berbagai sumber mata pendapatan negara dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat.  Tujuannya, adalah jangan sampai kekayaan hanya berputar di segelintir orang kaya saja tetapi terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat dan untuk dibelanjakan untuk kemaslahatan ummat.

Fungsi dan tujuan itu terlihat nyata dari bentuk struktur organisasi baitul maal dimasa Khlifah Umar bin Kathab yang membentuk :

a)Departemen Pelayanan Militer

Fungsi utama departemen ini, adalah mendanai aktivitas dan kebutuhan pasukan termasuk untuk pembayaran gaji, pensiun dan jaminan masa depan keluarganya.

b)Departemen Kehakiman dan Eksekutif

Tugas departem pokok departemen ini, adalah membiayai aktivitas pelayanan hukum dan publik termasuk membayar gaji para hakim dan pejabat negara sesuai dengan kecukupan yang wajar agar mereka tidak melakukan praktik korupsi atau menerima suap.

c)Departemen Pendidikan dan Pelayanan Islam

Departemen bertugas mendistribusikan pembiayaan untuk kebutuhan pencerdasan ummat dan aktivitas dakwah termasuk pembayaran gaji guru dan juru dakwah serta keluarganya.

d)Departemen Jaminan Sosial

Jaminan hidup bagi anak-anak yati, kaum fakir dan miskin, janda-jand tua dan orang jompo, orang cacat, pembiayaan pernikahan, persalinan dan jaminan kebutuhan hidup keluarga yang tidak mampu dan untuk kemaslahatan ummat lainnya adalah menjadi tugas utama departemen jaminan sosial ini.

Pada masa umar pula struktur organisasi ini berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi, seperti pembentukan cabang-cabang baitul maal di wilayah-wilayah taklukan, pembentukan sistim diwan, membentuk tim sensus penduduk (nassab) untuk menentukan indeks kebutuhan dan jaminan sosial bagi masyarakat.

2.2. Urgensi Tertib Administrasi dalam Kehidupan

Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini haruslah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan baik itu secara hukum Agama maupun hukum yang berlaku di tempat tersebut seperti hukum adat dan lainnya. Hal ini tidak lepas dengan keberadaan ilmu administrasi yang membuat segala urusan tadi menjadi terkelola dan berjalan dengan baik, karena administrasi yang tertib maka akan melahirkan kehidupan yang tertib. Seperti halnya yang sudah dibahas sebelumnya, jika pada masa kepemimpinan Rasulullah administrasi berjalan dengan tertib menjadikan kehidupan yang aman dan damai.

Jika berbicara mengenai administrasi dalam kehidupan, maka cakupannya sangat luas sekali dan itu bisa menyangkut administrasi organisasi, administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan lain sebagainya. 

1.Tertib administrasi dalam muamalah

a)Hutang piutang

Dalam perihal hutang piutang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2062 yang berbunyi sebagai berikut:

 يا ايها الذ ين ا منوا اذا ثداينتم بدين الي اجل مسمي فكتبوه

Artinya:

“ wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam hal utang piutang maka harus dituliskan, dan hendaknya yang menulis itu adalah orang yang terpercaya. Hal ini dimaksud untuk mennghindari kecurangan juga pengingat jika lupa serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Allah memerintahkan demikian tidaklain untuk ketertiban administrsi dalam masalah utang piutang

2.Tertib administrasi kependudukan

Tertib Administrasi dalam Kependudukan itu sangat penting karena administrasi merupakan proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan administrasi kependudukan yang tertib.

i.Tertib Administrasi Surat menyurat

Tertib administrasi dalam sebuah organisasi dapat berupa pemisahan antara surat masuk dan surat keluar,  pengkodean surat keluar (apakah itu dari top struktural bahkan lembaga-lembaga yang ada),  dokumentasi surat keluar masuk, dan lain-lain.

ii.Tertib Administrasi Keuangan/Pendanaan

Tertib administrasi dalam keuangan dan pendanaan dapat berupa pemisahan antara biaya pengeluaran dan pemasukan, memperhitungkan baik buruknya sebuah keputusan dalam keuangan, dokumentasi biaya pengeluaran dan pemasukan.

iii.Dan yang lainnya yang diperlukan

3.Tertib administrasi organisasi

Tertib administrasi dan tertib pelaporan merupakan kunci pokok keberhasilan penyelenggaraan dan roda pemerintahan suatu organisasi. (Drs. Ishak Iskandar).

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan untuk terciptanya administrasi organisasi yang tertib.

a)Pendataan ulang organisasi

Pendataan ulang organisasi harus menyertakan nama organisasi, struktur organisasi, jumlah anggota organisasi dan agenda atau programkerja organisasi 

b)Mengagendakankonsolidasi formal dan informal

Dalam sebuah organisasi diperlukan pengagendaan konsolidasi baik bersifat formal seperti rapat resmi ataupun bersifat informal seperti perbincangan santai agar roda dalam sebuah organisasi kokoh.

c)Membuat standarisasi struktur organisasi dan kelembagaan di dalamnya

Impian/harapan/cita-cita sebuah organisasi dapat terlihat dari struktur organisasi yang ada, namun kelembagaan tersebut terkadang menjadi sandungan di beberapa organisasi karena tidak melihat sisi penting dan perlunya sebuah lembaga dalam organisasi sehingga terdapat program kerja yang terlalu sulit untuk dapat direalisasikan melihat dari SDM yang ada.

Adanya standarisasi struktur organisasi akan dapat memudahkan  kita dalam penyusunan rencana kerja dan alokasi sumber daya yang ada secara tepat dan optimal dalam upaya realisasi rencana kerja. Sebagai contohnya adalah bahwa tidak semua Lembaga yang ada dalam organisasi induk/besar harus ada dalam sebuah organisasi tingkat dibawahnya/organisasi kecil/yang baru berdiri.

d)Membuat standar tertib administrasi organisasi

Baik atau tidaknya sebuah Organisasi salah satunya terlihat dari tertib atau tidaknya administrasi organisasi tersebut yang terkadang terlihat sepele namun ternyata menjadi cukup fatal, apakah itu dapat menimbulkan konflik interest dalam organisasi itu sendiri, pada anggota atau dengan organisasi lain

e)Tertib administrasi surat menyurat 

Tertib administrasi dalam sebuah organisasi dapat berupa pemisahan antara surat masuk dan surat keluar,  pengkodean surat keluar (apakah itu dari top struktural bahkan lembaga-lembaga yang ada),  dokumentasi surat keluar masuk, dan lain-lain.

f)Tertib administrasi keuangan/pendanaan

Tertib administrasi dalam keuangan dan pendanaan dapat berupa pemisahan antara biaya pengeluaran dan pemasukan, memperhitungkan baik buruknya sebuah keputusan dalam keuangan, dokumentasi biaya pengeluaran dan pemasukan.

g)Dan yang lainnya yang diperlukan

4.Tertib administrasi pendidikan 

Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur, sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok yaitu kegiatan pencatatan data (recording system) dan pelaporan (reporting system).

Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala Sekolah dan guru disekolah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana dan sebagainya untuk pengelolaan sekolah sehari-hari. Pengawas pendidikan di semua tingkat memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana supervisi. Untuk tingkat yang lebih tinggi misalnya Dinas Pendidikan mulai tingkat kecamatan sampai propinsi memerlukan data untuk pelaporan yang lebih tinggi, untuk melakukan pembinaan, serta untuk menyusun rencana atau program pendidikan pada masa mendatang. Di tingkat pusat data pendidikan diperlukan untuk perencanaan yang lebih makro, melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian, dan keperluan administrasi lainnya.

Data pendidikan yang terdapat disekolah sangat banyak macam dan jenisnya. Ada yang bersifat relatif tetap dan ada yang selalu berubah. Untuk mendapatkan gambaran perubahan data dari waktu ke waktu, perlu dilakukan pencatatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang baku dalam satu sistem. Agar pencatatan data lebih akurat dan benar sesuai yang diharapkan tenaga administrasi yang terampil dan mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Di lembaga pendidikan tingkat menengah hampir sebagian besar belum ada tenaga administrasi sesuai yang diharapkan. Kepala Sekolah sebagai administrator di lingkungan sekolah yang dipimpinnya, dalam melaksanakan tugas administrasi dibantu oleh guru dengan cara membagi tugas administrasi mereka. Agar dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelaporan, cepat dan benar diperlukan pedoman administrasi di tingkat sekolah.  Jadi administrasi pendidikan sangat mempunyai peran yang sangat vital dalam pengembangan dan kemajuan dalam dunia pendidikan sehingga arah untuk merealisasikan suatu prestasi sangatlah mudah tercapai.

a)Tanggung Jawab Planing atau Perencanaan.

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi, dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok

b)Tanggung Jawab Organizing atau Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

c)Tanggung Jawab Penggerakan atau Actuation.

Aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan.

d)Tanggung Jawab Controlling atau Pengawasan.

Pengawasan merupakan  kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Bagian supervisi, bahwa setiap pelaksanaan daripada program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi.

Selanjutnya ditambahkan tanggung jawab administrasi pendidikan adalah pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Pengarahan maksudnya member bimbingan dan petunjuk yang diberikan sebelum kegiatan pelaksanaan dilakukan, untuk memelihara, menjaga dan mengajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar setiap kegiatan yang dilakukan nanti tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan.

Koordinasi adalah mengsingkronkan dan meluruskan semua kegiatan unit dapertemen/ satuan organisasi menuju tercapainya tujuan/ hasil akhir yang sama, koordinasi menyangkut semua orang, kelompok unit organisasi dan semua kegiatan dalam setiap organisasi dimana orang bekerjasama. Tanpa koordinasi terjadi pemborosan uang, tenaga dan waktu yang sangat banyak. Evaluasi adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Jadi, evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan, pendidikan adalah aktifitas-aktifitas untuk menentukan sampai dimana hasil dan tujuan-tujuan pendidikan itu telah tercapai.

2.3. Hikmah di balik Tertibnya Administrasi

Jika administrasi berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ajaran Islam, maka tentu akan memberikan dampak dan manfaat yang signifikan. Berikut beberapa hikmah jika administrasi dijalankan dengan tertib dalam kehidupan bersosial.

1.Meningkatkan pelakasanaan fungsi dan hubungan kerja antar lembaga organisasi.

2.Meningkatkan dayaguna dan hasil dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.

3.Meningktakan pengawasan pembangunan dengan tetap mengusahakan keluwesan dalam pelaksanaan.

4.Meningkatkan produktivitas kerja, motivasi dan disiplin kerja.

5.Membinan dan menyempurnakan badan-badan usaha ekonomi, lembaga-lembaga keuangan dalam rangka pembinaan dunia usaha.

6.Menyempurnakan administrasi pelaksanaan pembangunan, meliputi perencanaan operasional pembangunan, sistem anggaran dan pembiayaan pembangunan, masalah-masalah management dalam pelaksanaan rencanan tahunan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Islam mengtur tentang semua hal termasuk urusan administrasi yang sumbernya bisa kita dapatkan dari Al-Qu’an dan Al-Hadist serta dari sejarah keislaman terdahulu. Dan dari tulisan tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa administrasi pemerintahan di dalam Islam sudah dilakukan sejak masa Rasulullah memimpin pemerintahan di Madinah yang tidak hanya terdiri dari umat Islam saja, tetapi juga ada umat agama lain yang mendiami madinah. Apa yang sudah tertulis didlam Al Qur’an dan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah serta dilanjutkan oleh penggantinya (masa Khulafaur Rasidin) dalam menjalankan pemerintahan, sudah sepatutnya kita ikuti dan kita contoh dalam manjalankan administrasi pemerintahan sekarang ini untuk menuju masyarakat madaniyah (madani).

Tertib Administrasi dalam kehidupan khususnya administrasi pendidikan, kependudukan dan organisasi itu sangat penting karena administrasi merupakan proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang rapi dan teratur serta baik ataui salah satunya terlihat dari tertib atau tidaknya administrasi tersebut. Untuk Pencapaian Tujuan tersebut akan dapat dilakukan jika kerjasama semua unsur berjalan dengan baik dan tertib. 

Jika proses administrasi dapat dilaksanakan dengan tertib maka akan tertipta pula kehidupan atau hubungan sosial yang damai dan sejahtera, serta banyak hikmah dibalik itu semua.

3.2. Saran 

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim, sudah selayakanya kita bisa menerapkan konsep administrasi Islam dalam kehidupan sehari-hari kita, karena hal itu sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Selain itum, sebenarnya konsep administrasi dalam Islam sudah sangat kompleks dan akan mampu membuat sebuah kehidupan khususnya dalam lingkungan organisasi baik swasta maupun dalam lingkungan pemerintahan.

Harapan kami kedepan sebagai generasi pemuda muslim, agar Indonesia dapat menerapkan konsep administrasi Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan penerapan ilmu administrasi. Selain untuk menciptakan sistem administrasi yang tertib juga menjadi nilai lebih karena menjalankan apa yang telah Rasulullah SAW contohkan menjadi sunnah hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

https://sibuba.wordpress.com/2011/12/20/upaya-upaya-penyempurnaan-administrasi/

https://www.google.co.id/amp/s/doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/admi nistrasi-pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam/amp/ 

https://www.google.co.id/protozonakpmupi.blogspot.com/2011/10/pentingnya-tertib- administrasi-dalam.html?m=1

https://kkn.uinsgd.ac.id/rancaekekkulon/2017/09/01/pentingnya-tertib-administrasi-k ependudukan/